Tampilkan postingan dengan label Akuntansi Sektor Publik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Akuntansi Sektor Publik. Tampilkan semua postingan

Kamis, 16 Februari 2012

PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI BERDASARKAN KOMPUTER

Di dunia saat ini, makin banyak perusahaan yang bergantung pada teknologi informasi (TI) untuk memproses informasi bisnisnya secara elektronis. Organisasi menggunakan TI untuk menjalankan bisnisnya, produksinya, dan melaksanakan pelayanannya. Perusahaan tidak dapat lagi membangun penghalang di sekeliling sistem informasinya serta mengunci semua orang di luar. Sebaliknya, mereka harus berbagi informasi dan menggunakan TI untuk menghubungkan sistem informasinya dengan pihak-pihak yang sering berinteraksi dengan mereka, yaitu: pelanggan, vendor, pegawai, mitra bisnis, pemegang saham, dan lembaga pemerintah. Peningkatan hubungan ini membuat sistem informasi lebih rentan terhadap masalah.
Mencapai keamanan dan pengendalian yang memadai atas sumber daya informasi organisasi, harus menjadi prioritas pihak manajemen puncak. Oleh karena sistem informasi berkembang, begitu pula dengan sistem pengendalian internal. Ketika bisnis bergeser dari sistem manual ke sistem komputer utama, pengendalian baru harus dikembangkan untuk menurunkan atau mengendalikan risiko yang dibawa oleh sistem informasi berdasarkan komputer yang baru ini. Oleh karena adanya pergeseran ke lingkungan e-commerce berdasarkan Internet, pengendalian baru perlu dikembangkan untuk mengendalikan munculnya risiko-risiko baru.
Untungnya, perkembangan dalam sistem informasi dan dalam TI juga memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan pengendalian internalnya.
Apa yang Terdapat dalam Sistem Andal?
Ada 4 prinsip secara umum untuk menetapkan apakah suatu sistem andal atau tidak, yaitu:
1. Ketersediaan (availability). Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan dan digunakan dengan mencantumkannya pada pernyataan atau perjanjian tingkat pelayanan.
2. Keamanan (security). Sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Hal ini akan membantu mencegah: a) penggunaan yang tidak sesuai, pemutarbalikan, penghancuran atau pengungkapan informasi dan software, serta, b) pencurian sumber daya sistem.
3. Dapat dipelihara (maintainability). Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Hanya perubahan dokumen yang memiliki otorisasi dan teruji sajalah yang termasuk dalam sistem dan data terkait. Bagi seluruh perubahan yang telah direncanakan dan dilaksanakan, harus tersedia sumber daya yang mengelola, menjadwalkan, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan perubahan ke pihak manajemen dan para pemakai yang memiliki otorisasi.
4. Integritas (integrity). Pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu dan diotorisasi. Sebuah sistem dikatakan memiliki integritas apabila dapat melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi sistem tersebut secara keseluruhan dan bebas dari manipulasi sistem, baik yang tidak diotorisasi maupun yang tidak disengaja.
Bagi setiap prinsip keandalan di atas, tiga kriteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut, yaitu:
1. Entitas memiliki tujuan kinerja (performance objective), kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Tujuan Kinerja didefinisikan sebagai tujuan umum yang ingin dicapai entitas. Kebijakan adalah peraturan-peraturan yang memberikan arah formal untuk mencapai tujuan, dan mendorong kinerja. Standar merupakan prosedur yang dibutuhkan dalam implementasi, agar sesuai dengan kebijakan.
2. Entitas menggunakan prosedur, sumber daya manusia, software, data dan infrastruktur untuk mencapai setiap prinsip keandalan, dengan berdasarkan pada kebijakan dan standar yang telah ditetapkan.
3. Entitas mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar, untuk setiap prinsip keandalan.

Pengendalian yang Berhubungan dengan Beberapa Prinsip Keandalan
Pengendalian berikut ini sesuai untuk beberapa prinsip keandalan, yaitu: perencanaan strategis dan penganggaran, mengembangkan rencana keandalan sistem, dan melaksanakan dokumentasi.
Tabel Ringkasan Pengendalian Umum Utama Keandalan
Kategori Pengendalian

Ancaman/Risiko

Pengendalian
Perencanaan strategis dan penganggaran

Sistem Informasi mendukung strategi bisnis, kurangnya penggunaan sumber daya, kebutuhan informasi tidak dipenuhi atau tidak dapat ditanggung

Rencana strategis berlapis yang secara periodik dievaluasi, tim penelitian dan pengembangan untuk menilai dampak teknologi baru atas jalannya bisnis, anggaran untuk mendukung rencana strategis.
Mengembangkan rencana keandalan sistem

Ketidakmampuan untuk memastikan keandalan sistem

Memberikan tanggung jawab perencanaan ke pihak manajemen puncak; secara terus-menerus meninjau dan memperbarui rencana; mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menguji kebutuhan, tujuan, kebijakan, dan standar keandalan pemakai; mengidentifikasi dan meninjau seluruh persyaratan hukum yang baru maupun yang telah diubah; mencatat permintaan pemakai atas perubahan; mendokumentasikan, menganalisis, dan melaporkan masalah dalam hal keandalan sistem; menetapkan tanggung jawab kepemilikan, penyimpanan, akses, dan pemeliharaan atas sumber daya informasi; mengembangkan program kesadaran atas keamanan serta mengkomunikasikannya pada seluruh pegawai; meminta pegawai baru untuk menandatangani perjanjian keamanan; melaksanakan penilaian risiko atas seluruh perubahan dalam lingkungan sistem.
Dokumentasi

Desain, operasi, tinjauan, audit, dan perubahan sistem yang tidak efektif

Dokumentasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu: (1) Dokumentasi administratif (standar dan prosedur untuk memproses, menganalisis, mendesain, memprogram, menangani file dan menyimpan data), (2) dokumentasi sistem (input aplikasi, tahap pemrosesan, output, kesalahan penanganan), (3) dokumentasi operasional (konfigurasi perlengkapan, program, file, susunan dan pelaksanaan prosedur, tindakan korektif).


Referensi => Accounting Informastion Systems : ~ Marshall B. Romney
~ Paul John Steinbart
Read more >>

Selasa, 14 Februari 2012

Pengantar E-Business

E-business dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semiotomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer, sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi Internet.
E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan suplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik.

Dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut e-dagang (perdagangan elektronik atau e-commerce) saja. Dalam hal ini, e-dagang lebih merupakan sub bagian dari e-bisnis, sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran Internet (e-pemasaran). Sebagai bagian dari e-bisnis, e-dagang lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat www atau Internet.
E-bisnis memberi kemungkinan untuk pertukaran data di antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, baik lewat web, Internet, intranet, extranet atau kombinasi di antaranya.


A) Model-model E-business

Terdapat dua model E-business, yaitu :

1. B2C (Business to Consumers)

Interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan organisasi. Business to consumers atau business to costumer menggambarkan kegiatan bisnis melayani konsumen dengan produk atau jasa. Misalkan orang membeli sepasang sepatu dari pengecer. Transaksi yang mengarah ke sepatu agar tersedia untuk pembeli, yaitu pembelian kulit, tali, karet, dll serta penjualan sepatu dari pembuat sepatu ke pengecer akan dianggap transaksi B2C.
Karakteristik B2C :

- Antara organisasi dengan perorangan.
- Nilai uang yang dilibatkan lebih kecil.
- Transaksi tidak sering terjadi.
- Relatif sederhana.

2. B2B (Business to Business)

Interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara organisasi dengan organisasi (antar organisasi). menggambarkan transaksi perdagangan antara perusahaan, seperti antara manfaktur dan grosir, atau antara grosir dan pengecer. Volume transaksi B2B jauh lebih tinggi dibandingkan volume transaksi B2C. Alasan utamanya karena dalam rantai pasokan (Supply chain) ada banyak transaksi B2B yang mencakup bahan baku dan penjualan produk jadi ke konsumen. Sebagai contoh, sebuah produsen mobil membuat beberapa transaksi B2B seperti membeli ban, kaca untuk kaca jendela, dan selang karet untuk kendaraan. Transaksi terakhir adalah saat kendaraan jadi yang dijual kepada konsumen yang merupakan transaksi (B2C) tunggal.

Karakteristik B2B :

- Antar organisasi.
- Nilai uang yang dilibatkan lebih besar.
- Hubungan yang kuat dan berkelanjutan.
- Pemberian kredit oleh penjual ke pelanggan.
- Lebih kompleks.

3. B2G (Business to Government)

Interaksi terjadi antara organisasi dengan pemerintah. B2G memiliki karakteristik yang sama dengan B2B sehingga B2G dapat dikelompokkan kedalam B2B. B2G adalah turunan dari B2B yang sering disebut sebagai public sector marketing atau pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk dan jasa untuk berbagai tingkat pemerintahan, negara bagian dan lokal melalui integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu seperti strategic public relation, advertising, dan komunikasi berbasis web.

4. B2E (Business to Education)

Interaksi yang terjadi antara organisasi dengan pendidikan. Sama halnya dengan B2G, B2E juga memiliki karakteristik yang sama dengan B2B.


B) Pengaruh-pengaruh E-Business atas proses Bisnis :

– Meningkatkan tingkat akurasi.
– Mengurangi biaya.


C) Faktor-faktor keberhasilan E-Business :

• Terdapat dua faktor penting dalam menetapkan keberhasilan langkah-langkah untuk masuk dalam e-business.

• Faktor pertama adalah tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-business atas strategi keseluruhan perusahaan.

• Faktor kedua adalah kemampuan untuk menjamin bahwa proses e-business memenuhi tiga karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun, yaitu :


- Validitas, Integritas, dan Privasi


INFRASTRUKTUR untuk E-BUSINESS

Kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan, terutama internet, menyediakan inrastruktur yang dibutuhkan untuk e-business. Bagian ini memberikan pengantar atas gambaran umum konsep jaringan dan mendiskusikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan metode-metode alternatif yang dapat dipergunakan organisasi dalam mengimplementasikan e-business.

Jenis-jenis Jaringan

Jaringan telekomunikasi dibanyak perusahaan dipergunakan untuk melakukan e-commers dan mengelola operasi internal yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Local Area Network (LAN).
2. Wide Area Network (WAN).
3. Value-added Network dan.
4. Internet.

Software Komunikasi

Software komunikasi mengelola aliran data melalui suatu jaringan. Software komunikasi didesain untuk bekerja dengan berbagai jenis peraturan dan prosedur untuk pertukaran data.
Software ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pengendalian akses.

Software ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan antar-berbagai peralatan; secara otomatis memutar dan menjawab telepon; membatasi akses hanya pada para pemakai yang berwenang; serta membuat parameter seperti: kecepatan, mode, dan arah pengiriman.

2. Pengelolaan jaringan

Pada software ini berfungsi untuk mengumpulkan data untuk memeriksa kesiapan peralatan jaringan untuk mengirim atau menerima data; membuat aturan antri untuk masukan dan keluaran; menetapkan prioritas dalam sistem,mengirimkan pesan; dan mencatat aktivita, penggunaan, dan kesalahan dalam jaringan.

3. Pengiriman data dan file

Software ini berfungsi untuk mengontrol pengiriman data, file dan pesan-pesan diantara berbagai peralatan.

4. Pendeteksi dan pengendalian atas kesalahan

Software ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dikirim benar-benar merupakan data yang diterima.

5. Keamanan data

Software ini berfungsi untuk melindungi data selama pengiriman dari akses pihak yang tidak berwenang.



PILIHAN KONFIGURASI JARINGAN


Konfigurasi LAN

Konfigurasi LAN mempunyai tiga ciri dasar, yaitu: konfigurasi bintang, konfigurasi cincin, dan konfigurasi.

1. Konfigurasi Bintang

Dalam konfigurasi bintang, setiap peralatan secara langsungb terhubung dengan server pusat. Seluruh komunikasi antara peralatan dikendalikan dan dikirim melalui serverv pusat. Biasanya, server akan mengumpulkan data setiap peralatan untuk melihat apakah peralatantersebut ingin mengirim pesan. Konfigurasi bintang adalah cara termahal untuk membangun LAN karena membutuhkan banyak sekali kabel untuk menghubungkannya. Akan tetapi, keunggulan utamanya adalah apabila salah satu titik sedang gagal (down), kinerja jaringan yang lain atau jaringan selebihnya tidak terganggu.

2. Konfigurasi Cincin

Pada konfigurasi cincin, setiap titik secara langsung terhubung dengan dua titik lainnya. Ketika sebuah pesan melalui cincin tersebut, setiap titik akan memeriksa judul paket untuk menetapkan apakah data tersebut ditujukan bagi titik berkaitatau tidak. LAN yang dikonfigurasikan cincin mempergunakan software yang disebut dengan token. Token ini berfungsi sebagai untuk mengendalikan aliran data dan untuk mencegah tabrakan. Token secara terus-menerus beroperasi disepanjang cincin. Jadi, titik-titik lainnya harus menunggu hingga pesan yang dikirim sampai pada tujuannya dan token tersebut bebas kembali, sebelum mereka dapat mengirim data. Apabila hubungan dalam cincin rusak, jaringan tersebut dapat berfungsi, walaupun lebih pelan, dengan cara mengirimkan seluruh pesan ke arah yang berbeda.

3. Konfigurasi BUS

Didalam konfigurasi BUS, setiap peralatan dihubungkan dengan saluran utama, atau yang disebut BUS. Pengendali komunikasi didesentralisasi melalui jaringan BUS. Konfigurasi BUS mudah untuk diperluas dan lebih murah untuk dibuat daripada konfigurasi bintang. Akan tatapi, kinerjanya akan menurun apabila jumlah titik yang dihubungkan meningkat.
Read more >>

Jumat, 16 Desember 2011

Jenis Badan Usaha Di Indonesia

memberikan layanan kepada masyarakat setempat. Contoh: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Deasrah Pasar (PD Pasar), PT Bank Jateng. PT. Bank DKI.
Pendirian badan usaha milik daerah bertujuan untuk:
1) Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut,
2) memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan di daerahnya.

c) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh swasta
dengan tujuan utama mencari keuntungan. Contoh: PT. Jarum Kudus, PT. Unilever, PT
Indo Food Sukses Makmur. Pendirian badan usaha milik swasta bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilikny.

d) Badan usaha campuran
Badan usaha campuran merupakan badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki oleh
swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Keuntungan yang diperoleh olah badan usaha campuran akan dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan modal.

2. Jenis badan usaha menurut lapangan usaha
Jenis badan usaha menurut lapangan usahanya dibedakan menjadi 5 (lima),yaitu:

a) Badan usaha Ekstraktif
Badan usaha ekstraktif adalah jenis perusahaan yang mengambil segala sesuatu yang
disediakan oleh alam. Contoh : Perusahaan pertambangan, penangkapan ikan, pengrajin garang, dan lain-lain.

b) Badan usaha Agraris/pertanian Badan usaha agraris/pertanian adalah jenis perusahaan yang lepangan usahanya
mengolah tanah sebagai faktor produksi utama. Contoh: Perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan lain-lain.

c) Badan usaha Industri Badan usaha industri adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah ahan mentah
menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh: perusahaan pembuat roti, gula pasir, tepung dan lain-lain.

d) Badan usaha Perdagangan Badan usaha perdagangan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan
menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang dengan tujuan memperoleh
keuntungan. Contoh: Retail, toserba, supermarket, hipermarket, perusahaan ekspor import.

e) Badan usaha Jasa
Badan usaha jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan pelayanan jasa
kepada orang lain yang membutuhkan dengan memperoleh imbalan. Contoh: jasa
transportasi, jasa salon kecantikan, jasa perbankan, dan lain-lain.

3. Jenis badan usaha menurut jumlah pekerjanya
Jenis badan usaha menurut jumlah pekerjanya dibedakan menjadi:

a) Badan usaha kecil
Badan usaha kecil adalah badan usaha yang mempekerjakan kurang dari 6 orang pekerja.
b) Badan usaha sedang
Badan usaha sedang adalah badan usaha yang mempekerjakan lebih dari 5 orang pekerja dan kurang dari 51 orang pekerja.
c) Badan usaha besar
Badan usaha besar adalah badan usaha yang mempekerjan lebih dari 50 orang pekerja.

4. Jenis badan usaha menurut bentuk hukumnya Pengelompokan badan usaha menurut bentuk hukum atau yuridis berkaitan dengan tanggung jawab pemilik badan usaha tersebut terhadap kewajiban atau utang-utang badan usaha. Berdasarkan bentuk hukumnya badan usaha di Indonesia dikelompok menjadi 5 macam, yaitu badan usaha perseorangan (Po), firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), dan Koperasi.

a. Badan Usaha Perseorangan Badan usaha perseorangan adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dipimpin, dan dipertanggungjawabkan oleh perseorangan.
Kelebihan :
- Mudah cara pendiriannya
- Seluruh keuntungan menjadi milik sendiri
- Cepat dalam pengambilan keputusan
- Pemilik lebih leluasa mengelola usaha
Kelemahan:
- Modal usaha kecil sehingga sukar berkembang
- Seluruh kerugian menjadi tanggungan pemilik
- Hidup dan mati badan usaha hanya ditangan seseorang

b. Firma Badan usaha firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan dua orang atau lebih yang menjalankan kegiatan usaha dengan satu nama. Masing-masing sekutu (firmant) ikut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap hutang perusahaan.
Kelebihan:
- Modalnya lebih besar karena gabungan beberapa orang
- Kelangsungan hidup lebih terjamin karena dikelola oleh beberapa orang
- Bisa memanfaatkan keahlian masing-masing sekutu
Kelemahan:
- Tanggungjawab pemilik yang tidak terbatas terhadap hutang perusahaan
- Mudah terjadi perselisihan diantara sekutu perusahaan
- Apabila salah satu sekutu (firmant) melakukan kesalahan akibatnya ditanggung oleh
seluruh anggota firma.

c. Persekutuan Komanditer (CV)
Persekutuan komanditer atau CV (dari bahasa Belanda Commanditair Vennootschap) adalah badaun usaha yang terdiri dari satu atau beberapa sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan atau menyertakan modal, dan tidak turut campur dalam pengelolaan perusahaan. Pada CV dikenal dua macam sekutu yaitu:
Sekutu aktif, yaitu sekutu yang ikut menyertakan modal sekaligus aktif mengelola
jalannya usaha.
Sekutu pasif atau sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyertakan modal
saja dan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha.
Kelebihan:
- Cara pendiriannya mudah
- Modalnya relatif besar yang bersumber dari para sekutu
- Sistem pengelolaan lebih baik
- Mudah memperoleh kredit dari bank
Kelemahan:
- Sekutu aktif memikul tanggungjawab yang tidak terbatas
- kelangsungan usaha sewaktu-waktu dapat terganggu
-kesulitan untuk menarik modal yang telah disertakan

d. Perseroan Terbatas (PT) Perseroan terbatas (PT) disebut juga Naamloze Vennootschap (NV-Bahasa Belanda), adalah badan usaha yang dari persekutuan antara dua orang atau lebih yang modalnya diperoleh dengan cara menjual saham. Pemilik saham disebut juga pesero, yang memiliki tanggung jawab terbatas terhadap perusahaan. Tanggung jawab terbatas artinya bertanggungjawab sebatas modal yang disetor (saham yang dimiliki).

Saham adalah surat berharga dengan nilai nominal tertentu sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan/dipindahtangankan melalui bursa/pasar saham sesuai dengan besar kecilnya permintaan dan penawaran. Pemilik saham memperoleh pembagian keuntungan perusahaan yang disebut deviden.
Kelebihan:
- Mudah memperoleh/menambah modal dengan jalan menjual saham
- Keprofesionalan pengelola lebih bisa diandalkan
- Pemilik saham dapat sewaktu-waktu memindahtangankan atau menjualnya kepada
orang lain
- Tanggung jawab pemilik sebatas saham yang dimilikinya
- Mudah memperoleh kredit dari bank
Kelemahan:
- Proses pendirian memerlukan perijinan yang lama dan berbelit
- Spekulasi saham dibursa saham menyebabkan labilnya permodalan perusahaan
- Rahasia badan usaha kurang terjamin

e. Koperasi

1. Pengertian Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Kemudian ditegaskan dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945: “Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Secara etimologis (asal kata) koperasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu cooperative, co artinya bersama-sama dan operative artinya bekerja. Jadi koperasi dapat diartikan sebagai kerja atau usaha bersama. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 1, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa konsep pokok, yaitu:
- Koperasi merupakan badan usaha
- Anggotanya terdiri dari orang seorang (koperasi primer) dan badan hukum-badan hukum
koperasi (koperasi sekunder)
- Kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi
- Berdasar atas asas kekeluargaan

2. Tujuan Koperasi
Dalam peraturan koperasi disebutkan tujuan koperasi yaitu sebagai berikut:
a) memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya
b) menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya
c) ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

3. Prinsip Koperasi
Sebagai salah satu kekuatan ekonomi sangat diharapkan peranannya dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, koperasi harus bekerja dengan berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.
a) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan jasa usaha anggota
d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
e) Kemandirian

4. Jenis Koperasi
Koperasi Indonesia dibedakan menurut lapangan usahanya dan menurut keanggotaannya.
Menurut lapangan usahanya koperasi dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:
a) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan berbagai kebutuhan konsumsi anggotanya. Contoh: Koperasi sekolah.
b) Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya melayani simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya.
c) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya memasarkan hasil produksi para anggotanya. Contoh: Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Kopti), dan Koperasi Batik.
d) Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya terdiri dari bermacam-macam jenis usaha seperti melayni konsumsi, simpan pinjam, distribusi, dan lain-lain. Contohnya: Koperasi Unit Desa (KUD)
Menurut keanggotaannya,koperasi dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:
a) Koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya orang seorang atau individu.
b) Koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 badan hukum koperasi primer.
c) Koperasi Gabungan, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi pusat.
d) Koperasi Induk, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi gabungan.

5. Perangkat Koperasi
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

a) Rapat Anggota
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berhak memenita pertanggungjawaban pengurus dan pengawas berkaitan dengan pengelolaan koperasi melalui rapat anggota yang diadakan minimal sekali dalam satu tahun.
Wewenang rapat anggota
- Menetapkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga
- Menentukan kebijakan umum dibidang organisasi dan manajemen
- Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas
- Mengesahkan laporan dan pertanggungjawaban pengurus
- Menentukan penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi

b) Pengurus
Pengurus merupakan perangkat koperasi yang berwenang menyelenggarakan atau mengelola kegiatan usaha koperasi. Pengurus dipilih oleh dan dari anggota koperasi dalam rapat anggota.
Tugas pengurus koperasi
- Mengelola kegiatan usaha koperasi
- Memajukan program kerja dan belanja
- Menyelenggarakan rapat
- Membuat laporan pertanggungjawaban dalam rapat anggota
- Membukukan keuangan dan inventarisasi barang dengan tertib
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
Wewenang pengurus koperasi
· Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
· Menerima atau menolak anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
· Bertindak dan berupaya bagi kepentingan dan manfaat koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

c) Pengawas
Pengawas merupakan bagian dari perangkat organisasi koperasi yang diangkat dan diberhentikan melalui rapat anggota. Pengawas bertugas mengawasi seluruh kegiatan koperasi dan seluruh kebijakan pengurus agar tidak menyimpang dari keinginan anggota yang telah diputuskan dalam rapat anggota.
Tugas pengawas koperasi
· Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
· Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan
Wewenang pengawas koperasi
· Meneliti catatan yang ada pada koperasi
· Mendapatkan segala keterangan yang perlu bagi tugasnya selaku pengawas

6. Modal Koperasi
Koperasi perlu memupuk modal untuk menggerakan dan meningkatkan seluruh bidang usaha. Cara pemupukan modal di dalam koperasi, meliputi modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan.
1) Modal sendiri, meliputi;
Simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayar sekali selama keanggotaan, dan besarnya satu dengan yang lainnya sama. Besarnya simpanan pokok ditetapkan dalam anggaran dasar. Simpanan wajib, yaitu simpanan yang dibayar secara terus-menerus setiap periode tertentu. Besarnya ditentukan melalui rapat anggota, dan antar anggota satu dengan yang lain besarnya bisa sama bisa pula berbeda. Dana cadangan, yaitu kekayaan koperasi yang berasal dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan. Hibah, yaitu kekayaan koperasi yang berasal dari pemberian, yang dapat berwujud uang maupun barang.

2) Modal pinjaman, dapat berasal dari anggota
§ Koperasi lain
§ Bank
§ Sumber lain yang sah

3) Modal Penyertaan
Modal penyertaan misalnya berasal dari perusahaan perseorangan, CV, PT dan sebagainya yang diatur dalam suatu perjanjian.

B. Pertimbangan-pertimbangan dalam menjalankan kegiatan usaha
a) Sikap mental
Sikap mental seorang pengusaha sangat menentukan keberhasilan usaha. Apabila sikap mental pengusaha buruk akan membuat usaha sulit berkembang karena perusahaan selalu akan dilanda masalah, seperti korupsi, gugatan hukum, karyawannya sendiri, klien atau bahkan konsumen. Sebaliknya apabila sikap mental pengusaha baik dan jujur, perusahaan akan berkembang sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan.
b) Manajemen
Manajemen berarti pengelolaan perusahaan. Apabila pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik, sesuai dengan asas-asas manajemen modern maka tujuan perusahaan akan tercapai dengan efektif dan efisien.
c) Kepemimpinan
Memimpin suatu organisasi perusahaan membutuhkan keterampilan memimpin yang mampu membawa perusahaan kearah kesuksesan.
d) Keterampilan praktis
Keterampilan praktis diperlukan untuk membuat produk yang berkualitas.Keterampilan praktis yang ditunjang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menentukan produksi barang yang memiliki kualitas tinggi.

C. Peranan pemerintah sebagai pelaku dan pengatur kegiatan ekonomi

a. Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi
Peranan pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi diatur dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal (2) UUD 1945 berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pasal (3) UUD 1945 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dikuasai oleh negara dan digunakan sebasar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dengan landasan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola dan mengusahakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta mengolah kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia, selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

1) kegiatan produksi
Bidang kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah melalui BUMN merupakan kegiatan produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kegiatan produksi yang tidak diminati oleh badan usaha swasta. Bidang kegiatan produksi tersebut antara lain:
§ Produksi minyak dan gas bumi oleh PT Pertamina,
§ Produksi pupuk oleh PT Pupuk Sriwijaya dan PT. Pupuk Kujang,

2) kegiatan distribusi
Bidang kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN bertujuan mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh elemen produksi agar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Bidang kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain :
§ Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok melalui Bulog,
§ Penyeluran energi listrik oleh PT PLN,
§ Menyalurkan jasa telepon melalui PT. Telkom.

3) kegiatan konsumsi
Bidang kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan konsumsi bertujuan agar kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum dapat berjalan dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan, gaji pegawai, dan lain-lain yang merupakan contoh kegiatan konsumsi.

b. Peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi
Di samping terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, peranan yang tidak kalah penting yang dilakukan oleh pemerintah adalah peran mengatur kegiatan ekonomi. Dalam bidang ekonomi peran pemerintah sebagai pengatur ekonomi dilakukan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun berbagai perangkat perundang-undangan di bidang ekonomi. Beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan DPR antara lain mengatur tentang perpajakan, perbankan, Bank Indonesia, Ketenagakerjaan, investasi, dan lain sebagainya. Peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengaruran itu pula kegiatan ekonomi diharapkan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sehingga kesejahteraan dan kemakmuran yang merupakan tujuan berbangsa dapat tercapai.
Read more >>

Kamis, 09 Juni 2011

Perbandingan antara Metode Akuntansi Cash dan Accrual

Perbandingan antara Metode Akuntansi Cash dan Accrual
Cash-Basis

Akuntansi Cash-Basis yang selanjutnya akan disebut dengan versi inggrisnya, cash-basis accounting, adalah metode pembukuan yang mencatat kejadian-kejadian data finansial berdasarkan cash flow dan cash position. Pendapatan atau revenue diakui ketika uang atau cash diterima dan pengeluaran atau expense diakui ketika uang telah dibayarkan. Pada cash-basis accounting, pendapatan dan pengeluaran disebut juga cash receipt dan cash payment.

Cash-basis accounting, tidak mengakui atau mengenal adanua janji-janji untuk membayar atau harapan-harapan untuk menerima uang atau layanan pada masa yang akan datang, seperti payable, receiveable, dan prepaid expenses.

Hal ini lebih sederhana bagi orang-orang atau organisasi-organisasi yang tidak memiliki transaksi dalam bentuk ini dengan jumlah yang banyak, atau jika jeda antara permulaan transaksi dan cash flow sangat singkat.

Persoalan-Persoalan dengan Cash-Basis

Cash-basis accounting gagal memenuhi persyaratan GAAP karena ia tidak mengikuti dua prinsip berikut :

*

Revenue Recognition Principle atau Prinsip-Prinsip Pengidentifikasian Pendapatan - Pendapatan harus diakui ketika ia telah direalisasikan (misalnya. sebuah penjualan kredit)
*

Matching Principle - Jika memungkinkan, pendapatan harus dipasangkan atau dicocokkan dengan pengeluaran atau biaya (Misal, penjalan kepada COGS)

Sebagai tambahan, cash-basis accounting tidak cocok untuk cost accounting di operasi manufaktur, karena pengeluaran tidak berhubungan dengan harga produk.

Contoh

Ketika Anda membayar biaya sewa, tuan tanah (landlord) Anda akan mencatat kejadian ini sebagai pemasukan ketika anda benar-benar telah memberikan pembayaran. Tuan tanah mencatat kejadian pengeluaran biaya ketika dia membayar agen rental fee mereka untuk apartemen Anda. Ini adalah (cash-basis) metode akunting yang digunakan oleh kebanyakan orang atau beberapa bisnis yang memiliki payables atau receiveables yang terbatas, atau yang cash flow pemasukan dan pengeluarannya saling berdekatan dan berhubungan secara waktu.

Berikut ini adalah contoh income statement dan Balance Sheet yang disederhanakan untuk cash-basis accounting :


Voidvector Corporation

Income Statement

For the year ended December 31, 2004


Revenue ........................................................................................................ $1,000

Expense ........................................................................................................ $ 800

Net Income ................................................................................................... $ 200


Voidvector Corporation

Income Statement

For the year ended December 31, 2004


Assets

Cash ........................................................................................................... $5,500

Total Assets ............................................................................................. $5,500

Liabilities and Stockholders Equity

Common Stock ......................................................................................... $5,500

Total Liabilities and Equity .................................................................... $5,500


Perbandingan

Ada dua tipe Cash-basis accounting : strict cash-basis dan modified-cash basis. Strict cash-basis mengikuti cash-flow secara tepat. Modiefied cash-basis memasukkan beberapa elemen dari accrual-basis accounting seperti inventory dan property capitalization.

Cash-basis accounting digunakan oleh bisnis-bisnis kecil dan rumah tangga. Statemen finasial untuk entitas-entitas tersebut digunakan oleh sedikit orang.

Accrual-Basis

Accrual-basis accounting mencatat kejadian-kejadian finansial berdasarkan kejadian yang mengubah net worth Anda (the amount owed to you less the amount you owe others). Implementasi standarnya adalah dengan mencatat dan mengenali pendapatan dan pengeluaran dalam periode transaksi-transaksi ini terjadi.

Meskipun uang tidak diterima atau dibayarkan dalam sebuah transaksi kredit, transaksi-transaksi ini dicatat karena pada masa datang transaksi-transaksi ini akan bersifat berurutan dalam pemasukan dan cash flow perusahaan. Accrual-basis sesuai dengan GAAP.


Contoh

Tuan tanah Anda akan mencatat adanya pendapatan pada saat waktu pembayaran sewa Anda telah jatuh tempo (Anda berhutang padanya). Dia mencatatkan biaya pengeluaran ketika biaya yang harus dibayarkan pada rental agent jatuh tempo (dia berhutang pada agen). Detail atau penjabaran dari cash flownya dan waktu-waktunya dicatat dalam pembukuan.

Berikut ini adalah contoh income statement dan Balance Sheet yang disederhanakan untuk accrual basis accounting (perhatikan adanya receivables dan payables) :


Voidvector Corporation

Income Statement

For the year ended December 31, 2004


Revenues ................................................................................................. $1,200

Expenses ................................................................................................. $ 800

Net income .............................................................................................. $ 400


Voidvector Corporation

Income Statement

For the year ended December 31, 2004

Assets

Cash ....................................................................................................... $5,500

Accounts receivable ............................................................................... $ 200

Total assets ........................................................................................... $5,700

Liabilities and Stockholders Equity

Accounts payable .................................................................................... $ 200

Common stock ........................................................................................ $5,500

Total liabilities and Equity .................................................................... $5,700


Perbandingan

Menggunakan cash-basis accounting, pemasukan dan pengeluaran dikenali hanya ketika uang diterima atau dibayarkan.

Menggunakan accrual-basis accounting, receivable dan payables dikenali ketika sebuah penjualan telah disetujui, meskipun belum ada yang diterima atau dibayarkan.

Cash-basis accounting menunda semua transaksi kredit ke tanggal selanjutnya. Cara ini lebih konservatif untuk penjual dalam hal ia tidak mencatat pemasukan sampai uang diterima. Dalam perusahaan yang berkembang, metode ini menghasilkan pemasukan yang lebih rendah dibandingkan dengan accrual-basis accounting.

Contoh Sederhana

Bisnis kecil seperti stand buah-buahan, yang membeli inventorynya secara harian dengan cara tunai di pasar grosir, jual inventorynya secara cash dan membiarkan apa yang tidak terjual, dapat mendapatkan gambaran yang tepat tentang laba dan ruginya hanya dengan menggunakan cash-basis accounting.

Dengan mengubah model bisnis yang memberikan kesempatan kepada pelanggan 90 hari untuk membayar dan that procures materials on account at the lumber yard, harus menggunakan accrual method untuk mendapatkan gambaran jelas tentang kondisi finansialnya.

Setiap bisnis mungkin saja mendapatkan gambaran yang akurat baik menggunakan metode cash-basis ataupun accrual dalam periode yang lama, kecuali untuk transaksi yang sudah dimulai tetapi belum ditutup.

Pertimbangan-Pertimbangan Lain

Statemen finansial standar accrual-basis (profit statement dan balance sheet) tidak mengindikasikan aliran uang masuk ataupun keluar sebuah perusahaan. Statement of Cash Flow dibuat untuk mengindikasikan informasi untuk accrual-basis accounting.

Accrual-basis accounting lebih mahal untuk dimaintain. karena metode ini mengharuskan pemegang buku untuk mencatat transaksi yang lebih banyak. Tetapi bagaimanapun juga, dengan adanya software accounting telah membuat metode reportingnya lebih mudah.

Perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan kredit cukup banyak sebaiknya menggunakan (di Amerika mungkin diharuskan untuk menggunakan oleh Internal Revenue Services) metode accrual-basis untuk metode accounting nya.

U.S Securities dan Exchange Commision mengharuskan semua perusahaan dagang umut (PT) mengikuti GAAP, oleh karena itu semua PT mempublikasikan statemen finansial mereka dengan menggunakan metode accrual.

Ada tiga golongan stakeholder eksternal yang harus dipertimbangkan ketika ingin mengambil keputusan metode report mana yang ingin digunakan :

*

creditor
*

stockholder
*

IRS

Untuk creditors dan stockholder perusahaan-perusahaan besar, cash-basis accounting secara finansial tidak mencukupi. Ia tidak bisa memproyeksikan cash flow masa depan perusahaan.

Untuk tujuan pajak, cash-basis accounting lebih disukai karena metode ini menangguhkan beban pajak sampai uang diterima. metode ini sering digunakan oleh binis kecil dan organisasi-organisasi yang tidak diwajibkan untuk menggunakan accrual-method, baik karena alasan pajak maupun kesederhanaannya.

Perbandingan antara Metode Akuntansi Cash dan Accrual
Read more >>

Rabu, 08 Juni 2011

Accrual dan Cash Basis Accounting

Accrual dan Cash Basis Accounting
Secara umum terdapat dua jenis metode akuntansi. Dua metode akuntansi ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan mencatat transasksi – transaksinya dalam menjalankan binisnya. Dua jenis metode akuntansi tersebut adalah :


+ Cash Basis Accounting.
+ Accrual Basis Accounting.

Perbedaan dari metode tersebut terletak pada saat pencatatan kas masuk dan kas keluar. Tetapi walaupun perbedaannya terletak hanya masalah pengakuan kas masuk dan kas keluar. Diantara perbedaan yang mungkin menurut anda sederhana, disana terletak begitu banyak error dan manipulasi jika anda mengamati perbedaan tersebut dengan sangat seksama. Kenyataannya, banyak perusahaan – perusahaan besar didunia pada akhirnya jatuh akibat mereka terlalu banyak memainkan metode – metode akuntansi.

Cash-basis accounting
Pada metode ini, perusahaan mencatat beban didalam akun keuangan ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan. Selain itu pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Sebagai contoh sederhana, anggap PT. X menyelesaikan suatu proyek pada tanggal 31 desember 2002, tetapi PT. X belum mendapat pembayaran hingga pemiliknya melakukan inspeksi pada tanggal 11 januari 2003, setelah itu pada tanggal 12 Januari 2004 pendapatan atas jasa yang telah dilakukan PT. X dibayarkan ke Rekening PT. X. akuntan lalu mencatat pendapatan kas tersebut dibulan januari tahun 2004. (pada saat kas diterima).

Accrual-basis accounting
Jika suatu perusahaan menggunakan metode pencatatan akuntansi berdasarkan Accrual Accounting, perusahaan akan mencatat pendapatan ketika transaksi aktual selesai bukan pada saat kas diterima. Perusahaan akan mengakui bahwa perusahaan tersebut menerima pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Walaupun perusahaan yang bertransaksi belum menerima uang atas transaksi tersebut secara kas. Begitu pula dengan pencatatan beban perusahan. Semua perusahaan harus melakukan pencatatn menggunakan metode akuntansi accrual karena hal ini mengacu pada PSAK yang berlaku umum di Indonesia. Jika anda melihat laporan keuangan yang ada di Indonesia. Semua di catat berdasarkan metode Accrual.

Metode Mana yang Lebih Baik
Metode akuntansi yang digunakan suatu perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan total suatu perusahaan pada laporan keuangannya, begitu pula dengan beban – beban perusahaan. Mari kita bahas satu per satu mengenai kedua metode akuntansi tersebut dan dimana letak perbedaannya yang membuat total pendapatan dan total beban menjadi berbeda jika menggunakan metode cash basis atau akrual basis.

Cash Basis Accounting : didalam metode ini beban dengan pendapatan tidak secara hati – hati disamakan dari bulan ke bulan. Beban tidak diakui sampai uang dibayarkan walaupun beban pada bulan itu terjadi. Sama halnya dengan pendapatan, pendapatan tidak diakui sampai dengan uang diterima. Bagaimanapun juga metode dengan cash basis tidak mencerminkan besarnya uang yang sebenarnya.

Accrual Basis Accounting : Beban dan pendapatan secara hati – hati disamakan. Menyediakan informasi yang lebih handal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaski terjadi walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan pendapatan. Pendapatan dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun kas atas transaksi pendapatan tersebut baru diterima bulan depan. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan menggunakan accrual basis lebih mencermikan keadaan perusahaan dan lebih dapat mengukur kinerja perusahaan.

Accrual dan Cash Basis Accounting
Read more >>

Selasa, 07 Juni 2011

Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII (SNA 13) PURWOKERTO

Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal

1. AKPM_01 Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Perusahaan
2. AKPM_05 Pengaruh Sistem Hukum terhadap Managemen Laba dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi :Studi Perbandingan Inggris dan Perancis
3. AKPM_06 Return Saham, Value at Risk, dan Aktivitas Trading pada Kelompok Harga Terendah (Low Tick Size) di Bursa Efek Indonesia
4. AKPM_11 Pengaruh Ownership Retention, Investasi dari Proceeds, dan Reputasi Auditor terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial dan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi
5. AKPM_12 Pengaruh Corporate Governance pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan
6. AKPM_13 Kinerja Akuntansi dan Kinerja Pasar sebagai Anteseden dan Konsekuensi atas Pergantian Chief Executive Officer (CEO) : Kasus dari Indonesia
7. AKPM_16 Praktik Manajemen Laba Terkait Peringkat Emisi Obligasi
8. AKPM_17 Pengujian Peran Perlindungan Investor dan Kultur terhadap Perilaku Managemen Laba pada Perusahaan Keluarga : Studi Internasional
9. AKPM_19 Pengaruh Status Internasional, Diversifikasi Operasi, dan Legal Origin terhadap Manajemen Laba (Studi
10. AKPM_21 Eksplorasi Kinerja Pasar Perusahaan : Kajian Berdasarkan Modal Intelektual (Studi Empiris pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
11. AKPM_22 Pengaruh Order Effect dan Pola Pengungkapan dalam Pengambilan Keputusan Investasi
12. AKPM_23 Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi, Leverage dan Corporate Social Responsibility
13. AKPM_24 Reksa Dana di Indonesia :Analisis Kebijakan Alokasi Aset, Pemilihan Saham, dan Tingkat Risiko
14. AKPM_26 Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan
15. AKPM_27 Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Daya Informasi Akuntansi
16. AKPM_29 Hubungan antara Growth Opportunity dengan Debt Maturity dan Kebijakan Leverage serta Fungsi Covenant dalam Mengontrol Konflik Keagenan antara Shareholders dengan Debtholders”
17. AKPM_38 Karakteristik Pribadi Komite Audit dan Praktik Manajemen Laba
18. AKPM_41 Pengaruh Konservatisme terhadap Asimetri Informasi dengan Menggunakan Beberapa Model Pengukuran Konservatisme
19. AKPM_50 Implikasi Intellectual Capital terhadap Financial Performance, Growth dan Market Value : Studi Empiris dengan Pendekatan Simplistic Specification
20. AKPM_51 Pengaruh Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan, dan Struktur Kepemilikan terhadap Praktek Perataan Laba :Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI
21. AKPM_52 Analisis Pendekatan Nilai Wajar dan Nilai Historis dalam Penilaian Aset Biologis pada Perusahaan Agrikultur :Tinjauan Kritis Rencana Adopsi IAS 41
22. AKPM_57 Menguji Kualitas Standar Akuntansi Hasil Adopsi IFRS :Studi Empiris pada PSAK No. 55 (Revisi 2006)
23. AKPM_60 Efek Entrenchment dan Alignment pada Manajemen Laba
24. AKPM_62 Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Informasi Asimetri
25. AKPM_64 Equity Risk Premium Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya
26. AKPM_65 Hubungan antara Kesalahan Prediksi Laba Manajemen dan Akrual dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Moderating
27. AKPM_67 Kepemilikan Manajerial, Konservatisma Akuntansi, dan Cost of Debt
28. AKPM_72 Perbedaan Perilaku Earnings Management Berdasarkan pada Perbedaan Life Cycle dan Ukuran Perusahaan
29. AKPM_74 The Real and Accruals Earnings Management :Satu Perspektif dari Teori Prospek
30. AKPM_78 Pemeringkatan Obligasi Perdana sebagai Pemicu Manajemen Laba : Bukti Empiris dari Pasar Modal Indonesia
31. AKPM_83 Intellectual Capital dan Abnormal Return Saham (Studi Peristiwa Pada Perusahaan Publik Di Indonesia)
32. AKPM_86 Masalah Keagenan Kas Bebas, Manajemen Laba, dan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi
33. AKPM_87 Apakah Kinerja Jangka Panjang Penawaran Umum Perdana di Indonesia underperformed? Bukti Baru
34. AKPM_91 Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risk Management Committee (RMC) Pada Perusahaan Go Public Indonesia

Akuntansi Manajemen

1. AKMEN_02 Pengaruh Tekanan Ketaatan dan Tanggung Jawab Persepsian pada Penciptaan Budgetary Slack
2. AKMEN_04 Pengaruh Locus of Control terhadap Hubungan antara Justice dan Tingkat Eskalasi Komitmen dalam Penganggaran Modal
3. AKMEN_26 Kemanfaatan Capacity Cost Reports Dalam Peningkatan Kinerja Laba :Suatu Studi Eksperimen
4. AKMEN_31 Peran Kepemimpinan dalam Pencapaian Kinerja Organisasi Melalui Budaya, Strategi, dan Sistem Akuntansi Manajemen Organisasi
5. AKMEN_35 Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Growth Terhadap Kebijakan Dividen dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Intervening

Akuntansi Sektor Publik

1. ASP_03 Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Outcomes Bidang Kesehatan: Studi Empiris di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat
2. ASP_04 Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial Distress Pemerintah Daerah
3. ASP_05 Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
4. ASP_07 Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten
5. ASP_10 Kepercayaan dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Batang
6. ASP_11 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah
7. ASP_15 Pengaruh Moral Reasoning dan Skeptisisme Profesional Auditor Pemerintah terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
8. ASP_17 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi Pendukung terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
9. ASP_18 Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di PEMDA Subosukawonosraten)
10. ASP_19 Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)
11. ASP_21 Kebutuhan Investor dan Kreditor Atas Informasi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
12. ASP_22 Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010)
13. ASP_24 Studi Eksploratif terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian Menggunakan Content Analysis
14. ASP_25 Analisis Pengaruh Lingkungan Strategi, Budaya, dan Perencanaan Strategi terhadap Kinerja Perusahaan Daerah (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sulawesi Selatan)
15. ASP_31 Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Bengkulu)
16. ASP_37 Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu

Akuntansi Syariah

1. AKSR_07 Kinerja Akuntansi dan Kinerja Pasar Modal pada Perusahaan-Perusahaan dalam Jakarta Islamic Index
2. AKSR_08 Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Perusahaan terhadap Reaksi Pasar (Survey terhadap perusahaan – perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2002-2009)
3. AKSR_10 Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative dan Islamic Social Reporting Indeks
4. AKSR_11 Analisis Pengaruh Deviden Payout Ratio dan Capital Structure terhadap Beta Saham: Studi pada Saham Syariah dan Nonsyariah Perusahaan Nonkeuangan di Bursa Efek Indonesia
5. AKSR_23 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Jurnal Audit

1. AUD_02 Mengapa Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik
2. AUD_08 Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit : Kasus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia
3. AUD_09 Faktor Nonkeuangan pada Opini Going Concern
4. AUD_10 Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik Setelah Ada Kewajiban Rotasi Audit
5. AUD_11 Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di KAP “Big Four” di Indonesia)
6. AUD_14 Manajemen Laba Riil dan Berbasis Akrual: Dapatkah Auditor yang Berkualitas Mendeteksinya
7. AUD_15 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Job Satisfaction Auditor dan Hubungannya dengan Performance dan Keinginan Berpindah Kerja Auditor (Perbandingan Pada KAP Besar, KAP Menengah, dan KAP Kecil)
8. AUD_17 Analisis Penggunaan Benford’s Law dalam Perencanaan Audit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
9. AUD_23 Analisis Penerimaan Auditor atas Dysfunctional Audit Behavior : Sebuah Pendekatan Karakteristik Personal Auditor
10. AUD_28 Pengaruh Tekanan Waktu dan Tindakan Supervisi terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Jurnal Kelas Internasional

71

AKMEN_05

Corporate Control and Firm Performance :D oes the Type of Owners Matter ?

Muhammad Agung Prabowo

72

AKMEN_22

The Impact of Target Setting on Managerial Motivation and Performance

Amalia Rachma Sari

Muhammad Ja’far S

73

AKPM_14

Strategic Disclosure of Multiple Benchmarks in Earnings Announcements: An Experimental Study of

Investors’ Behavior in Evaluating of Company Performance

Sri Wahyuni

Jogiyanto Hartono

74

AKPM_40

The Effect of Degree Of Convergence to IFRS and Governance System to Accounting Conservatism :Evidence

From Asia

Dr. Ratna Wardhani, SE, Msi.

75

AKPM_56_Q

Financial Reporting Practice as a Ritual :Understanding Accounting within Institutional Framework

Anis Chariri

76

AKPM_84

The Preliminary Study of Accounting Professional’s Perceptions towards IFRS Implementation in Indonesia

Ersa Tri Wahyuni, SE., M.Acc.,CPMA., Ak.

Penny Lay

77

ASP_02

The Analysis of Entrepreneurial Leader on Local Government Performance

Mahmudi

78

AUD_13

The Presence of Earnings Manipulation Incentive as a Prerequisite for the Benefits of Higher-Quality

Audit to be Realized :The Case of Indonesia

Prof. Dr. Zaki Baridwan, Msc.

Arie Rahayu Hariani, MSc

Jurnal Pendidikan Akuntansi

79

PAK_01

Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Akuntansi terhadap Konsep Dasar Akuntansi(Studi Empiris Pada

Mahasiswa Akuntansi S1 Uin Suska Riau yang Berasal Dari Latar Belakang Sekolah Menengah yang Berbeda)

Muhammad Sar’i, SE.

Muhammad Irsadsyah, SE.

Nasrullah Djamil, SE., M.Si., Ak.

80

PAK_02

Komitmen Organisasional pada Dosen Akuntansi di Jawa Tengah

Suharno Leonard Sabam Manik

Muchamad Syafruddin

81

PAK_06

Pengaruh Ketersediaan Sarana Pendidikan dan Kecerdasan Emosional terhadap Tingkat Pemahaman IFRS dengan

Minat sebagai Variabel Moderating di Fakultas Ekonomi UNSOED

Nieke H. Widaningrum

Drs. Agung Praptapa, MBA., Ak.

Dra. Permata Ulfah, M.Si., Ak.

82

PAK_07

Kajian tentang Pengaruh Pengembangan Kurikulum Akuntansi terhadap Kompetensi Lulusan Program Studi

Akuntansi(Penelitian pada Auditor Junior Kantor Akuntan Publik di Jakarta)

Agus Sholikhan Yulianto

Lili Sugeng Wiyantoro, SE., M.Si, Akt

83

PAK_10

Pengaruh Pendidikan Tinggi Akuntansi terhadap Kecerdasan Emosional dengan On-The Job Training Sebagai

Variabel Moderating

Titien Damayanti, SE., M.Si.

84

PAK_11

Pengaruh Pelatihan Logika terhadap Pertimbangan Audit(Sebuah Kuasi Eksperimen)

Lisa Martiah Nila Puspita, SE.MSi,Ak

Yesi Kurniati Putri, SE

85

PAK_15

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat untuk Mengikuti Program Pendidikan Profesi Akuntansi

(PPAk)(Survey pada Mahasiswa dan Alumni Program Studi S1 Universitas X Bandung)

R. Wedi Rusmawan Kusumah

Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak.

Jurnal Perpajakan

86

PPJK_03

Pengaruh Book-Tax Differences terhadap Peringkat Obligasi di Pasar Kredit Indonesia

Yulianti S.E., M.E

Christine S.E., M.In Tax

Vinna Christina

87

PPJK_04

Penggunaan Komponen-Komponen Pembentuk Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba :Sebuah

Pendekatan Baru di Indonesia

Yulianti S.E., Ak., MSM

Irreza

88

PPJK_07

Manajemen Laba sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia

Subagyo, SE., Ak., MM.

Oktavia, SE.

89

PPJK_09

Konservatisma Akuntansi dan Sengketa Pajak Penghasilan :

Suatu Investigasi Empiris

Dra. Susi Dwimulyani, Ak., MM

90

PPJK_11

Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif

Dewi Kartika Sari

Dwi Martani

91

PPJK_13

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan

Pekerjaan Bebas

(Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga )

Widayati, Nurlis, SE.Ak.Msi

Jurnal Qualitative

92

AKMEN_29_Q

Konstruksi Sosial Pengukur Kinerja Entitas Bisnis :

Studi Kasus UKM di Kudus

Siti Mutmainah SE., M.Si, A.kt

Tri Jatmiko Wahyu Prabowo SE., M.Si, A.kt

Surya Raharja SE., M.Si, Akt

93

AKMEN_30_Q

Pengaruh Budaya dan Sosial Politik terhadap Tampilan Situs Laporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

:

Studi Perbandingan Perusahaan Migas Indonesia dan Perusahaan Migas Amerika Serikat.

Rahmawani

Dwi Hartanti

94

AKPM_76_Q

Tafsir “Keuntungan” bagi Profesi Dokter dengan Pendekatan Hermeneutika Intensionalisme

Dian Purnama Sari, SE., MSA.

95

AKSR_02_Q

Zakat terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi

Atik Emilia Sula

Prof. Dr. M Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak.

Rahmat Zuhdi, S. E., M.SA., Ak

96

AKSR_03_Q

Reformulasi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah

Atik Emilia Sula

97

AKSR_13_Q

Penguatan Sharia Governance melalui Reformasi Akuntansi

Andik S. Dwi Saputro, SE.

98

AKSR_14_Q

The Bottom Line

Andik S. Dwi Saputro, S.E.

99

AKSR_20_Q

Akuntansi Syariah : Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) dalam Pajak Penghasilan Orang

Pribadi (UU No. 17/2000)

Alchudri, MM., CPA

100

ASP_16_Q

Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non-Governmental Organization

Ali Fikri

101

ASP_27_Q

Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan dengan Daerah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

:

Sebuah Studi Interpretif

Sopanah, SE., M.Si.

102

PAK_03_Q

Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan

Profesi Berbasis Integrasi IESQ

Dr. Aji Dedi Mulawarman

Dr. Unti Ludigdo, Ak

103

PAK_12_Q

Tafsir Ujian Komprehensif Menurut Civitas Akademik Universitas Trunojoyo

(Studi Interpretif)

Aprillia Dwi Utami

Robiatul Auliyah

Nurul Herawati, S.E., M.Si

104

PAK_13_Q

Tafsir Perilaku Etis Menurut Mahasiswa Akuntansi Berbasis Gender

Riza Sofia Nova Sari

Rahmat Zuhdi

Nurul Herawati, S.E., M.Si

105

PAK_14_Q

Pemetaan Perilaku Mahasiswa Ekonomi Ditinjau dari Perspektif Etika Teleologi (Studi Intepretif)

Silvia Syahraini Rifa

Robiatul Auliyah

Anis Wulandari

Jurnal Sistem Informasi Akuntansi

1. SIA_02 Adaptasi Model Delone & Mclean yang Dimodifikasi Guna Menguji Keberhasilan Implementasi SoftwareAkuntansi Bagi Individu Pengguna: Studi Empiris pada Perusahaan dalam Industri Barang Konsumsi yangTerdaftar di BEI
2. SIA_03 Pengelolaan Knowledge Management Capability dalam Memediasi Dukungan Information Technology Relatedness terhadap Kinerja Perusahaan: Pendekatan Reflective Second Order Factor (Penelitian terhadap Perusahaan Perbankan di Jawa Tengah)
3. SIA_06 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengendalian Diri Akuntan dan Pengaruhnya Kepada Kekhawatiran Persepsian melalui Risiko Persepsian Akuntan dalam Situs Jejaring Sosial
4. SIA_09 Pemrediksian Peningkatan Manfaat Penggunaan Situs Pajak: Model Kesuksesan Sistem dengan Pengindusian Orientasi Tujuan Pembelajaran dan Norma Subyektif
Read more >>

Jumat, 22 April 2011

EFFECT OF OPERATING CASH FLOW TO RETURN RECEIVED



EFFECT OF OPERATING CASH FLOW TO RETURN RECEIVED
BY SHAREHOLDERS
The results show that operating cash flow have an influence
The most significant effect on returns received by shareholders. In
each year, the company that has a negative operating cash flow only
5-6 pieces. PT Suba Indah which consistently has a negative operating cash flow during
three years and PT Bayer Indonesia, which has a negative operating cash flow in
in 2002, it is in the process of cessation of business units
harm, so it can not avoid negative operating cash flow.
Unlike the performance measures earnings, operating cash flow shows
operating results which funds are received in cash by the company and
burdened with a load of cash is actually already excluded
by the company. It could happen income statement shows sales figures
and operating income are high but turned out to be false, because the company
have not received payment of funds selling. Liquidity difficulties caused
many the emergence of bad debt or receivables with credit terms are very
long.
Many companies are also burdened with costs that are non-cash,
that not only the form of depreciation or amortization, but also the interest expense.
Companies that are in the process of debt restructuring with creditors,
keep records of interest based on previous agreements, although there has been no
payment, resulting in the income statement the interest is
payable.
Management of companies and investors realize that the cash flow
better ensure positive operation of the company's capability to run
business activities in the future. Companies are able to
pay dividends to shareholders is a company that has
high earnings and cash at the same time is also sufficient.
When compared with results of previous studies both
performed by Biddle, Bowen and Wallace (1997), and Peixoto (2001)
nor Fernandez (2001), it turns out the results of this study also showed that
EVA is not proven to have superior performance compared to benchmarks
other. There was also a similarity results showed that all standard
performance measurement has a low contribution to the return received
by shareholders. This suggests that many other factors that are
more dominant influence return received by shareholders.
Research Fernandez (2001) revealed that other factors such levels
significant effect on return rates. In addition, previous studies
carried Garvey and Milbourn (2000) revealed that the company
have implemented EVA EVA will have a value that highly correlated
with the return. According Djawahir (2001), this approach has not been widely EVA
applied in enterprises in Indonesia. While in America and in
Europe, most companies have implemented the EVA model. Companies in
Indonesia is aware and willing to use EVA to measure performance
Pradhono, Effect of Economic Value Added, Residual Income
generally only foreign firms or majority-owned by
foreign investors (Djawahir 2003).
Read more >>